Pembangunan Gaza: Jalan Panjang Antara Solidaritas, Politik, dan Blokade

Jalur Gaza, SPNA – Dua tahun setelah perang besar 2023, Gaza hancur lebur. Di tengah debu reruntuhan dan bau semen yang belum kering, babak baru mulai terbuka: rekonstruksi. Namun di balik janji bantuan dan jargon kemanusiaan, upaya membangun kembali Gaza justru memunculkan perebutan pengaruh di antara negara-negara yang mengaku peduli.

Menurut laporan bersama PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa, kerugian langsung akibat agresi brutal Israel terhadap Gaza sejak 07 Oktober 2023 mencapai sekitar 53,2 miliar dolar AS. Studi RAND Corporation (2024) bahkan memperkirakan angka total, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan sumber daya manusia, dan macetnya lembaga publik, bisa melampaui 80 miliar dolar AS. Angka-angka itu bukan sekadar hitungan ekonomi, tapi juga potret betapa masa depan Gaza kini tergantung pada kehendak politik dan dompet para donor.

Mesir di Garis Depan

Mesir menjadi negara pertama yang berani tampil memimpin upaya rekonstruksi Gaza. Pada Februari 2025, pemerintah Kairo merilis rencana pembangunan ulang dengan satu pesan penting: warga Gaza tidak akan dipindahkan ke luar wilayahnya. Kebijakan itu menolak ide “relokasi sementara” penduduk yang sempat diusulkan oleh pemerintahan Donald Trump.  

Lembaga riset kebijakan Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) asal Berlin menilai langkah Mesir bukan semata proyek kemanusiaan. Inisiatif ini juga membuka peluang ekonomi bagi kontraktor Mesir sekaligus memperkuat posisi Kairo sebagai mediator utama antara Israel dan faksi-faksi Palestina. Namun, SWP mengingatkan, keberhasilan Mesir sangat bergantung pada koordinasi internasional dan stabilitas politik di Gaza pasca perang.

Qatar, Turki, dan Negara Teluk

Dari kawasan Teluk, Qatar tetap menjadi pemain paling konsisten. Melalui Komite Qatar untuk Rekonstruksi Gaza, Doha telah membiayai lebih dari 115 proyek bernilai sekitar 407 juta dolar AS sejak 2012. Pemerintah Qatar berjanji melanjutkan dukungan itu, dengan fokus pada sektor perumahan, energi, dan pendidikan.

Turki juga tidak ingin tertinggal. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyebut rekonstruksi Gaza sebagai “tanggung jawab moral dunia Islam”. Perusahaan konstruksi Turki, yang berpengalaman membangun di kawasan konflik seperti Bosnia, dikabarkan siap turun tangan di lapangan.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Sementara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengambil langkah lebih berhati-hati. Keduanya menyatakan dukungan finansial dalam kerja sama dengan Bank Dunia dan PBB, tetapi belum merinci nilai maupun bentuk kontribusi. Sumber diplomatik Eropa menyebut Riyadh dan Abu Dhabi menunggu kesepakatan politik yang lebih stabil antara Hamas, Otoritas Palestina, dan Israel sebelum ikut terlibat penuh.

Bantuan Barat dan Syarat Politik

Dari Eropa, Uni Eropa dan Inggris sudah menggelar beberapa pertemuan. London bahkan tengah menyiapkan “mekanisme pembiayaan khusus” untuk proyek-proyek sipil, dengan syarat adanya jaminan keamanan dan transparansi penggunaan dana.

Namun, sebagian analis menilai bantuan Barat kerap disertai syarat politik yang bisa mempersempit ruang gerak pemerintahan lokal di Gaza. Skema pendanaan yang tidak terkoordinasi berisiko membuat proyek-proyek besar berjalan tanpa arah yang jelas, gagal menciptakan ekonomi yang berkelanjutan bagi warga.

Israel Tetap Pegang Kunci

Israel memang tidak duduk di meja konferensi donor, tetapi tetap mengendalikan gerbang utama Gaza. Semua material bangunan, bahan bakar, dan alat berat harus melewati izin keamanan Israel. Selama kontrol itu belum dilonggarkan, banyak pihak pesimis proses rekonstruksi bisa berjalan cepat. Warga Gaza pun tetap hidup di bawah bayang-bayang kebijakan Tel Aviv.

Membangun di Tengah Blokade

Lebih dari 80 persen penduduk Gaza kini hidup di bawah garis kemiskinan, menurut data UNRWA (2025). Sekitar 60 persen rumah di wilayah utara hancur atau rusak berat. Sistem air dan listrik hanya beroperasi separuh dari kapasitas normal. Dalam kondisi seperti itu, membangun kembali Gaza tak sekadar soal dana, tapi juga soal bertahan hidup di tengah blokade dan ketidakpastian politik.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Di atas kertas, rekonstruksi Gaza tampak seperti proyek kemanusiaan yang mulia. Namun di lapangan, setiap batu bata yang diletakkan membawa aroma kepentingan. Negara-negara berlomba menunjukkan solidaritas, tetapi di balik layar, proyek ini menjadi panggung baru bagi perebutan pengaruh. Sementara itu, rakyat Gaza masih menunggu satu hal yang paling sederhana hak untuk hidup dengan tenang di tanah sendiri.

(T.RS/S:Palinfo)