Gaza Pasca Perang: Pemerintah Palestina Umumkan Rencana Rekonstruksi Nasional

Jalur Gaza, SPNA – Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menegaskan bahwa pemerintahnya telah menyiapkan rencana komprehensif untuk memulai proses rekonstruksi Jalur Gaza pasca perang dua tahun yang meluluhlantakkan wilayah itu. 

Dalam pernyataannya di Ramallah, Mustafa menyebut pemerintah terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak nasional, regional, dan internasional guna memastikan keberhasilan program tersebut.

“Kendati tantangannya berat dan sangat kompleks, kami siap dengan seluruh rencana untuk membangun kembali Gaza,” ujar Mustafa dalam lokakarya bertema “Penguatan Dewan Pelatihan dan Ketenagakerjaan Lokal” di Ramallah, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu.

Menuju Negara Palestina yang Merdeka

Mustafa menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemerdekaan Palestina. 

“Kami akan bangkit dari reruntuhan Gaza menuju negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa pengakuan terhadap Palestina oleh 159 negara serta “Deklarasi New York” menjadi bukti bahwa perjuangan menuju kedaulatan mendapat legitimasi internasional yang kuat.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

“Kami menginginkan negara yang bebas dari perang, dari penjajahan, dan dari pengangguran,” kata Mustafa. Ia juga menegaskan kepada warga Gaza bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. “Yang dibutuhkan bukan hanya gencatan senjata, melainkan rekonstruksi menyeluruh di segala bidang kehidupan.”

Menurut Mustafa, kunci utama rekonstruksi Gaza adalah kembalinya legitimasi pemerintahan nasional. Ia menilai hanya lembaga sipil dan keamanan nasional Palestina yang mampu memimpin proses rekonstruksi, mempersatukan institusi pemerintahan, serta menyiapkan fondasi bagi berdirinya negara Palestina yang berdaulat di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Pernyataan Mustafa disampaikan dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana gencatan senjata Gaza, yang dijanjikan akan membawa “kemajuan besar” dalam proses perdamaian pasca KTT Sharm El-Sheikh di Mesir.

Dalam rencana yang diumumkan Trump pada 29 September 2025, Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi sementara yang dijalankan oleh komite teknokrat Palestina non-politis, dengan pengawasan lembaga internasional baru bernama “Dewan Perdamaian”. Dewan ini diketuai langsung oleh Trump, dengan partisipasi beberapa pemimpin dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Dewan tersebut akan mengatur kerangka pendanaan dan koordinasi rekonstruksi Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi kelembagaan dan mampu mengelola wilayah itu secara efektif.

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel

Luka yang Masih Menganga

Perang dua tahun yang didukung penuh oleh Amerika Serikat telah menewaskan 67.913 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.000 orang, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak. Krisis kelaparan yang dipicu oleh blokade juga menelan korban sedikitnya 463 jiwa, termasuk 157 anak.

(T.RS/S:AnadoluAgency)