Australia Resmi Akui Palestina di PBB pada September 2025

Canberra, SPNA  – Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September 2025. Langkah ini diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin (11/8/2025) dan dinilai sebagai upaya nyata mendorong solusi dua negara di tengah hancurnya situasi di Gaza.

Albanese menegaskan keputusan diambil setelah Otoritas Palestina berkomitmen melucuti senjata, mengakui Israel, dan mengecualikan Hamas dari pemerintahan masa depan. “Ini adalah kontribusi praktis untuk membangun momentum perdamaian,” katanya di Canberra.

Ia mengaku telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung gencatan senjata segera. “Rakyat Australia ingin pembunuhan ini berhenti, dan perdamaian serta keamanan di Timur Tengah tercapai,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut pengakuan ini sebagai langkah “bersejarah dan berani” yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Pengumuman Australia mengikuti langkah Prancis yang juga akan mengakui Palestina di forum PBB bulan depan, sementara Inggris membuka peluang dukungan dengan syarat tertentu.

Albanese mengecam keras kebijakan Israel, termasuk perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, kekerasan yang dilakukan ekstrimis Yahudi, ancaman aneksasi, dan rencana penggusuran paksa warga Palestina. Menurutnya, kebijakan tersebut mengikis peluang solusi dua negara “hingga mungkin hilang selama satu generasi.”

Langkah Canberra datang di tengah gelombang dukungan publik terhadap Palestina di Australia sejak perang Gaza meletus Oktober 2023. Bulan lalu, Pengadilan Federal Australia menegaskan bahwa kritik politik terhadap Israel, “betapapun kerasnya,” tidak otomatis merupakan antisemitisme.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Pengumuman Australia terjadi saat Gaza menghadapi bencana kemanusiaan paling mengerikan sejak awal perang. Data Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat hingga awal Agustus 2025, korban gugur akibat kelaparan dan kekurangan gizi telah mencapai 222 orang, termasuk 101 anak.

Sejak 2 Maret 2025, Israel menutup seluruh perlintasan ke Gaza dan membatasi masuknya bantuan pangan dan obat-obatan. UNRWA melaporkan angka gizi buruk akut pada anak di bawah lima tahun meningkat tajam antara Maret dan Juni. WHO memperingatkan bahwa satu dari lima anak di Kota Gaza kini menderita malnutrisi parah.

Selain krisis pangan, serangan militer Israel terus berlanjut di Gaza Utara dan Khan Younis. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, melaporkan puluhan korban setiap pekan akibat serangan udara dan artileri, termasuk warga sipil yang berusaha mencari bantuan makanan.

PBB dan sejumlah negara menilai kebijakan Israel di Gaza sebagai bentuk “hukuman kolektif” yang melanggar hukum internasional. Namun, Netanyahu menolak kritik tersebut dan mengecam rencana pengakuan Palestina oleh Australia, menyebutnya “memalukan” dan “tidak akan membawa perdamaian bagi Israel.”

(T.RS/S:MEMO)

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel