OKI: Tak Ada Perdamaian Tanpa Kemerdekaan Palestina
Rizky Putra
April 12, 2025 9:58 am
.
3 menit membaca
Antalya, SPNA – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, Jum’at (11/04/2025), menggelar konferensi tingkat menteri luar negeri untuk membahas situasi di Gaza dan menolak rencana relokasi paksa rakyat Palestina yang digagas oleh Donald Trump dan Israel.
Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Rusia, China, Uni Eropa, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Spanyol, menekankan perlunya pemulihan layanan-layanan vital di Gaza dan menjaga hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah air mereka.
OKI juga menuntut dilaksanakan gencatan senjata yang berkelanjutan dan tanpa syarat. Mereka menegaskan bahwa satu-satunya solusi yang sah adalah berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Turkiye: Solusi Dua Negara Satu-Satunya Jalan Menuju Perdamaian Palestina-Israel
Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan mengkritik keras kebijakan Israel yang puluhan tahun menindas rakyat Palestina. Fidan dengan tegas menyatakan bahwa Israel tidak akan pernah mencapai perdamaian apabila terus melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan aspirasi rakyat Palestina.
Fidan mengecam keras Israel yang terus-menerus melanggar hak-hak rakyat Palestina selama lebih dari 80 tahun. Dia dengan lantang menyatakan bahwa solusi satu-satunya untuk perdamaian adalah solusi dua negara, yang harus memastikan bahwa Palestina dapat hidup berdampingan dengan Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat, dengan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Arab Saudi Desak Dunia Internasional Hentikan Kekerasan di Gaza
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan dengan lantang bahwa Kerajaan Arab Saudi menentang setiap relokasi paksa rakyat Palestina dari Gaza. Faisal juga menuntut agar bantuan kemanusiaan harus masuk ke Gaza tanpa syarat, mengingat bahwa Israel telah menjadikan blokade sebagai alat perang yang melanggar hukum internasional.
Faisal juga memperingatakan dunia internasional bahwa penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat negosiasi politik oleh Israel adalah sebuah pelanggaran terhadap norma-norma dasar kemanusiaan. Arab Saudi juga menunut agar dunia internasional menekan Israel untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalur bantuan kemanusiaan yang kini diblokir oleh kebijakan Israel.
Gencatan Senjata Sebagai Kewajiban, Bukan Pilihan: Peringatan Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty, dalam pidatonya menekankan bahwa Israel harus mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati, dan tidak lagi mencoba untuk meloloskan diri dari kewajiban tersebut. “Setiap bentuk pengusiran paksa penduduk Palestina, yang dikemas dengan istilah “sukarela” atau “sementara”, adalah kedok untuk menjalankan agenda pembersihan etnis yang terorganisir oleh Israel.”
Abdel Aaty juga mengungkapkan rencana Mesir untuk membentuk komite sementara untuk mengelola Gaza selama enam bulan, hingga Otoritas Palestina dapat mengambil alih penuh. Ini merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan kesatuan Palestina, yang sangat diperlukan setelah bertahun-tahun perpecahan akibat kebijakan Israel.
Menteri Luar Negeri RI: Bantuan Medis dan Kemanusiaan untuk Palestina Tanpa Syarat
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugianto Sabdono juga menegaskan bahwa Indonesia menolak keras segala bentuk relokasi paksa rakyat Palestina dari Gaza. Sugianto juga menekankan bahwa pernyataan sebelumnya terkait evakuasi medis tidak boleh disalahartikan sebagai dukungan terhadap relokasi paksa. “Sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, Indonesia menegaskan kesiapan untuk memberikan bantuan medis, kemanusiaan, dan dukungan politik dalam bentuk apapun.”
“Hanya solusi politik yang berbasis pada pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang dapat membawa perdamaian yang adil”, tegasnya.
Palestina Siap Serukan Persatuan Rakyat
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, dengan tegas menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah gencatan senjata. Tanpa gencatan senjata, upaya rekonstruksi Gaza dan proses politik menuju kemerdekaan Palestina tidak akan terwujud. Shtayyeh juga mengungkapkan bahwa Palestina bersama Mesir sedang merancang rencana rekonstruksi Gaza dan menyiapkan langkah-langkah untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
(T.RS/S:Al-Jazeera)