Gedung Putih Desak Netanyahu Akhiri Perang di Gaza
Rizky Putra
April 11, 2025 9:43 am
.
3 menit membaca
Presiden AS Donald Trump dilaporkan mulai kehilangan kesabaran terhadap Israel dan akan mendesak langsung PM Benjamin Netanyahu agar segera menghentikan perang di Gaza dalam waktu dua hingga tiga minggu, menurut laporan Yedioth Ahronoth. Gedung Putih kini mendorong kesepakatan damai yang mencakup pembebasan sandera dan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi.
Washington, SPNA – Presiden AS Donald Trump dikabarkan akan secara langsung mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mengakhiri perang di Gaza.
Menurut laporan eksklusif Yedioth Ahronoth, Kamis (10/04/2025), sejumlah pejabat AS telah memberitahu mitra Israel bahwa “kesabaran Washington mulai habis.” Meskipun Trump sebelumnya memberi lampu hijau terhadap kampanye militer brutal Israel, kini ia menuntut agar perang tidak berlarut dan segera dihentikan dalam waktu “tidak lebih dari dua hingga tiga minggu.”
Langkah ini merupakan bagian dari tekanan baru dari Gedung Putih, menyusul kerusakan reputasi global akibat kebrutalan militer Israel yang telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.
Sumber diplomatik menyatakan bahwa pemerintahan Trump tengah mendorong kesepakatan besar untuk mengakhiri perang Gaza, membebaskan para sandera, dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, langkah yang sebelumnya terhenti akibat kekejaman tak terkendali Israel di Gaza.
Kesepakatan Sandera dalam Perundingan Rahasia
Keluarga para sandera Israel dilaporkan telah diberi tahu bahwa pemerintahan Trump sedang menyusun kesepakatan baru yang ambisius, dengan harapan dapat menyelamatkan para tahanan dan menghentikan agresi militer.
Wakil Presiden AS J.D. Vance bahkan secara pribadi bertemu dengan delegasi keluarga para sandera dan menegaskan kembali komitmen AS demi memastikan pembebasan mereka.
Sementara itu, Koordinator Pemerintah Israel untuk urusan tahanan dan orang hilang, Gal Hirsch, mengonfirmasi bahwa negosiasi untuk pertukaran sandera sedang berlangsung secara rahasia dan intensif, melibatkan AS dan pihak-pihak mediasi lainnya. Namun, Hirsch mengakui bahwa proses ini masih mengalami kebuntuan serius, terutama karena posisi keras Netanyahu yang tidak menyetujui gencatan senjata.
Sejak 18 Maret 2025, Israel kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Gaza, mematahkan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada 19 Januari.
Serangan terbaru menewaskan ratusan warga Palestina dalam waktu singkat, kebanyakan adalah warga sipil yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan ini langsung menuai kecaman global dari negara-negara dan kelompok HAM, namun AS tetap mempertahankan dukungannya terhadap Israel, bahkan mengakui bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan restu Washington.
Perilaku brutal Israel tidak hanya memicu kehancuran total di Gaza, tetapi juga membuka borok besar dalam tatanan hukum internasional. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, Israel kini menjadi terdakwa dalam kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), atas tindakan pembantaian sistematis di Jalur Gaza.
Netanyahu Terpojok, Upaya “Rekayasa Demografi” Terbongkar
Para analis menyoroti bahwa di balik retorika keamanan dan pembebasan sandera, Israel justru tengah menjalankan misi gelap: menggusur rakyat Gaza secara permanen dan membentuk ulang demografi Palestina. Netanyahu memanfaatkan negosiasi ini untuk menyusun skenario eksodus paksa, dengan menjajaki relokasi warga Gaza ke negara-negara lain, terutama Mesir, tanpa persetujuan rakyat Palestina itu sendiri. Ini merupakan bentuk kolonialisme modern yang menginjak-injak hak asasi manusia.
Rekayasa semacam ini bukan hanya pelanggaran berat terhadap hukum internasional, tetapi juga membuktikan bahwa Netanyahu menggunakan penderitaan rakyat Gaza sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan politiknya. Bahkan diplomasi Mossad, yang selama ini dikenal licin dan penuh intrik, telah melibatkan sejumlah operasi di luar negeri demi memuluskan agenda pengusiran paksa.
Beberapa pemimpin dunia seperti Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Raja Yordania Abdullah II menolak rencana Israel mengusir warga Gaza ke wilayah mereka.