Hampir 1.000 personel Angkatan Udara Israel, termasuk pilot aktif dan pensiunan, secara terbuka menuntut dihentikannya perang di Gaza dan pembebasan para sandera, dengan menyebut bahwa agresi militer saat ini lebih melayani kepentingan politik Netanyahu daripada keamanan nasional. Mereka menolak pendekatan militer sebagai solusi, menegaskan bahwa hanya perjanjian damai yang dapat menyelamatkan nyawa para sandera dan warga sipil.
Tel Aviv, SPNA – Hampir 1.000 tentara cadangan dan pensiunan Angkatan Udara Israel secara terbuka menyerukan pemerintah menghentikan di Jalur Gaza dan mendesak agar semua sandera Israel yang masih ditahan di wilayah tersebut segera dibebaskan.
Melalui petisi yang dimuat oleh media Israel Haaretz, 970 pilot aktif, perwira senior, hingga pensiunan militer, menyatakan bahwa “perang ini saat ini lebih melayani kepentingan politik dan pribadi daripada kepentingan keamanan.”
Mereka menuduh bahwa agresi militer yang terus berlanjut bukan saja gagal mencapai tujuan strategis yang dijanjikan, tetapi justru memperburuk situasi dan mengancam nyawa para sandera, tentara Israel, dan warga sipil tak bersalah.
“Melanjutkan perang tidak memberikan kontribusi terhadap tujuan yang dideklarasikan, dan justru akan menyebabkan kematian para sandera, tentara Israel, dan warga sipil tak berdosa, serta menyebabkan kelelahan pada pasukan cadangan IDF,” tulis petisi tersebut.
Mereka juga dengan tegas menolak pendekatan militer sebagai solusi. “Hanya kesepakatan damai yang dapat membawa para sandera pulang dengan selamat. Tekanan militer justru mempercepat kematian para sandera dan membahayakan tentara.”
Mereka juga menyerukan kepada masyarakat Israel untuk bangkit dan menuntut pemerintah menghentikan agresi militer di Gaza. “Setiap hari yang berlalu membuat nyawa mereka semakin terancam,” tulis mereka.
Ancaman Pemecatan
Setelah daftar nama lengkap para penandatangan bocor ke publik awal pekan ini, para penandatangan mulai dihubungi oleh perwira tinggi Angkatan Udara. Atas perintah langsung dari Komandan Angkatan Udara Israel, Tomer Bar, mereka ditekan untuk mencabut tanda tangan dari petisi.
Tomer Bar bahkan disebut telah secara pribadi menemui dan memperingatkan mereka bahwa jika tetap melanjutkan dukungan terhadap surat tersebut, mereka akan diberhentikan dari dinas militer.
Namun intimidasi itu tidak membuahkan hasil. Menurut laporan Haaretz, hanya 25 dari 970 yang menarik dukungan. Bahkan, delapan nama baru kemudian bergabung sebagai bentuk protes terhadap ancaman pemecatan.
Lebih dari 50.000 Warga Palestina Dibunuh
Seruan pembebasan sandera ini muncul di tengah meningkatnya pembantaian Israel yang kembali meletus pada 18 Maret 2025, mengakhiri jeda gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari. Dalam gelombang serangan baru tersebut, ratusan warga Palestina kembali terbunuh dan ribuan lainnya terluka, mayoritas adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Laporan statistik yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan skala kehancuran besar. Sejak 7 Oktober 2023, tercatat 50.886 warga Palestina gugur, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Sebanyak 115.857 lainnya mengalami luka-luka, termasuk luka serius dan cacat permanen.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel kini juga tengah menghadapi gugatan atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tindakannya di wilayah Gaza yang diblokade.
Krisis Legitimasi Rezim Netanyahu
Kritik dari dalam militer sendiri memperkuat gambaran bahwa pemerintahan Netanyahu tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga telah sepenuhnya kehilangan legitimasi moral. Ketika bahkan tentara dan pilotnya sendiri secara terbuka menantang kebijakan pemerintah, dunia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa yang terjadi hanyalah “pembantaian.”