Qatar Buka Kembali Kedutaan di Suriah, Berupaya Memperkuat Hubungan dengan HTS
FJ
Desember 13, 2024 12:05 am
.
3 menit membaca
Damaskus, SPNA – Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Rabu (11/12/2024), mengumumkan bahwa negara Teluk tersebut akan segera membuka kembali kedutaannya di Damaskus, Suriah, setelah lebih dari 13 tahun menutupnya. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri Qatar terhadap Suriah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Dr. Majid bin Mohammed Al-Ansari, mengatakan kepada Qatar News Agency (QNA) bahwa keputusan ini bertujuan untuk “memperkuat hubungan persaudaraan yang erat dan bersejarah antara kedua negara dan rakyatnya”.
Ia juga menegaskan bahwa Qatar tetap teguh mendukung perjuangan rakyat Suriah untuk mencapai keadilan, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Langkah ini menunjukkan komitmen Qatar terhadap pemulihan Suriah dan kesejahteraan rakyatnya.
Dr. Al-Ansari menambahkan bahwa pembukaan kedutaan ini akan mempermudah koordinasi dengan otoritas Suriah terkait, yang bertujuan untuk “memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan”. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan untuk rakyat Suriah yang telah mengalami lebih dari satu dekade konflik yang merusak.
Peran Sejarah Qatar dalam Konflik Suriah: Pendanaan Kelompok Ekstremis
Keterlibatan Qatar dalam Suriah dimulai sejak tahap awal perang yang didukung AS. Negara Teluk ini menjadi salah satu yang pertama untuk mendanai kelompok ekstremis, termasuk Jabhat Nusra, yang merupakan afiliasi Al-Qaeda dan kemudian berkembang menjadi kekuatan dominan saat ini, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).
Peran Qatar bahkan diakui oleh Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) pada 2016, yang menyatakan bahwa Jabhat Nusra kemungkinan menerima bantuan logistik, finansial, dan material dari pemerintah Qatar dan Turki. Keterlibatan Qatar ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif yang mendasari dukungannya terhadap kelompok radikal, termasuk kemungkinan kepentingannya terhadap proyek pipa gas Qatar yang melewati Suriah.
Dukungan Qatar untuk Kelompok Radikal: Kontroversi yang Sudah Lama Ada
Mantan atase budaya di Kedutaan Suriah di Ankara, Bassam Abu Abdallah, dengan tegas berbicara tentang peran negara Teluk ini dalam perang. Ia menyebutkan bahwa dukungan finansial Qatar terhadap kelompok bersenjata adalah bagian dari rencana besar AS untuk melemahkan Suriah dan membagi negara itu. Meskipun mendapat kritik internasional, Qatar terus mendukung faksi-faksi militan, terutama HTS, yang loyal terhadap kepentingan geopolitiknya.
Kritik AS: Pendanaan Qatar terhadap Militan Ekstremis
Pada 2014, Wakil Presiden AS saat itu, Joe Biden, secara terbuka mengkritik Qatar dan sekutu-sekutu regional lainnya karena telah memicu munculnya kelompok ekstremis di Suriah. Biden menyatakan bahwa sekutu regional AS telah mencurahkan sumber daya yang besar untuk perang ini, yang secara tidak sengaja memberdayakan kelompok-kelompok ekstremis seperti Al-Nusra dan Al-Qaeda.
Pada 2016, WikiLeaks mengungkapkan email dari Hillary Clinton yang menyerukan agar tekanan lebih besar diberikan pada Qatar dan Arab Saudi karena memberikan dukungan finansial dan logistik untuk ISIS. Keterlibatan Qatar yang konsisten dalam membiayai kelompok radikal di kawasan ini tetap menjadi titik kontroversi.
Posisi Strategis Qatar di Suriah: Mengapa Mereka Bertaruh pada Faksi Jihadis
Meski negara-negara Teluk lainnya mulai menjalin kembali hubungan dengan pemerintah Suriah setelah bertahun-tahun terisolasi, Qatar tetap menjadi pengecualian, terutama karena investasinya yang besar pada faksi-faksi jihad yang beroperasi di barat laut Suriah. Kelompok-kelompok ini, terutama HTS, dianggap lebih efektif dari segi biaya karena kemampuan mereka untuk membiayai diri sendiri dan kesetiaan mereka terhadap kepentingan Qatar.
Pada 2023, wartawan Suriah dari The Cradle melaporkan bahwa sekutu jihad Qatar, termasuk HTS, telah terbukti lebih dapat diandalkan daripada faksi-faksi lainnya dalam memajukan tujuan-tujuan negara Teluk ini.
(T.FJ/S: The Cradle)