Jalur Gaza, SPNA – Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, Senin (14/04/2025), mengungkap bahwa militer Israel akan menerima “hadiah” persenjataan dalam jumlah besar amunisi dari Amerika Serikat. Langkah ini menandai meningkatnya dukungan militer Washington terhadap Tel Aviv yang sedang melakukan pembantaian di Gaza.
Bantuan militer AS mencakup lebih dari 3.000 untuk Angkatan Udara Israel, mencakup 13.000 unit amunisi udara, termasuk amunisi berpemandu presisi (PGM) dan rudal pesawat tempur Israel.
Persenjataan ini sebelumnya sempat ditahan selama masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, sebelum kemudian dicabut setelah Donald Trump setelah kembali menjabat sebagai presiden.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Israel merupakan salah satu dari 10 importir senjata terbesar di dunia, dengan lebih dari 70% pasokan senjatanya berasal dari Amerika Serikat.
Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui paket penjualan senjata kepada Israel senilai 7,41 miliar dolar AS. Paket ini mencakup penjualan bom berpemandu dan peralatan militer canggih lainnya sebagai bagian dari dukungan terhadap militer Israel.
Kongres AS telah menerima pemberitahuan mengenai paket ini, yang termasuk di dalamnya pembelian 3.000 rudal jenis Hellfire (AGM-114) senilai hingga 660 juta dolar AS, serta 2.166 bom berpemandu dari jenis yang sama.
Pengiriman fisik amunisi diperkirakan akan dimulai pada tahun 2025, dengan rudal Hellfire dijadwalkan tiba pada 2028. Persenjataan ini akan berasal dari stok militer AS yang ada, serta diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pertahanan besar seperti Lockheed Martin, Boeing, dan L3 Harris.
Pada awal Maret lalu, Departemen Luar Negeri AS juga menyetujui penjualan peralatan militer canggih kepada Israel senilai sekitar 3 miliar dolar AS.
Paket tersebut mencakup bom, peralatan penghancur, buldoser militer, dan senjata lainnya yang disetujui dengan menggunakan klausul darurat, sehingga melewati mekanisme pengawasan tradisional oleh Kongres.
Dolar dan Rudal: Surat Cinta Amerika untuk Israel Sejak 1967
Bantuan militer AS kepada Israel dimulai pada 1960-an dan terus berkembang pesat, terutama setelah Perang Enam Hari 1967.
Salah satu momen penting adalah selama Perang Yom Kippur 1973, di mana AS mengirimkan lebih dari 22.000 ton persenjataan melalui Operation Nickel Grass untuk mendukung Israel menghadapi serangan dari Mesir dan Suriah.
Bantuan ini mencakup berbagai jenis peralatan militer, termasuk pesawat tempur dan amunisi berpemandu, yang membantu memperkuat kemampuan pertahanan Israel di kawasan Timur Tengah.
Pada 1981, AS dan Israel menandatangani Strategic Cooperation Agreement, yang memperkuat kerja sama militer kedua negara. Bantuan AS semakin meningkat selama dekade berikutnya, dengan komitmen sekitar 2,67 miliar Dolar per tahun pada 1999 dan meningkat menjadi 3 miliar Dolar pada 2009.
Pada 2016, AS menyetujui paket bantuan terbesar dalam sejarah senilai 38 miliar Dolar selama sepuluh tahun, yang mencakup dana untuk sistem pertahanan misil canggih, termasuk Iron Dome, yang menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan Israel.
Bantuan militer AS untuk Israel saat ini mencapai sekitar 3,8 miliar Dolar per tahun hingga 2028, dengan fokus pada teknologi militer canggih dan sistem pertahanan udara.
Meskipun bantuan ini membantu Israel mempertahankan keunggulan militer di Timur Tengah, hal ini juga menuai kritik dari negara-negara Arab dan berbagai kelompok internasional, karena dapat memperpanjang ketegangan dalam konflik Israel-Palestina.
Sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023, AS telah mengeluarkan sekitar 17,9 miliar Dolar untuk mendukung Israel, dengan tambahan 4,86 miliar Dolar untuk operasi militer AS di wilayah tersebut.
Angka ini mencakup biaya operasi militer AS yang melibatkan angkatan laut untuk melawan serangan terhadap kapal komersial oleh kelompok Houthi yang didukung Iran.
Gedung Putih Tuli Sebelah: Bisa Dengar Pidato Netanyahu, Tapi Bisu soal Demonstrasi
Bantuan militer AS menuai protes di Amerika khususnya sejak 7 Oktober 2023. Demonstrasi besar-besaran digelar di berbagai kota, termasuk Washington D.C., New York, San Francisco, dan Los Angeles, dengan tuntutan utama menghentikan dukungan militer AS kepada Israel dan mengakhiri pendudukan Palestina.
Kelompok seperti Palestinian Youth Movement dan Jewish Voice for Peace mengorganisir aksi-aksi ini, termasuk aksi duduk di gedung Kongres menjelang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan parlemen AS pada Juli 2024, seperti dilansir The Times of Israel.
Selain aksi jalanan, protes juga terjadi di dalam lembaga pendidikan tinggi. Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia, dijatuhi perintah deportasi oleh hakim imigrasi AS pada Maret 2025.
Keputusan tersebut memicu kontroversi karena Khalil tidak terlibat dalam tindakan kriminal, namun menjadi sasaran karena aktivitas protesnya yang menentang kebijakan AS terhadap Gaza.
Harvard Dihukum karena Tak Mau Tunduk
Pemerintahan Trump juga mengambil langkah-langkah administratif untuk menekan institusi pendidikan yang dianggap mendukung antisemitisme. Universitas Harvard menjadi sasaran setelah menolak permintaan pemerintah untuk membatasi program keberagaman dan inklusi serta mengutuk antisemitisme.
Akibatnya, pemerintah AS membekukan dana federal sebesar $2,3 miliar, yang mencakup hibah dan kontrak, sebagai bentuk sanksi terhadap kebijakan universitas tersebut. Secara keseluruhan, gelombang protes ini mencerminkan ketegangan yang meningkat di dalam negeri AS terkait kebijakan luar negeri terhadap Israel dan Palestina.
(T.RS/S:RtArabic)