WFP: Sejak Gencatan Senjata, Tidak Ada Penjarahan Bantuan di Gaza

Gaza, SPNA – Program Pangan Dunia (WFP), pada Rabu (22/10/2025), mengonfirmasi bahwa tidak ada konvoi bantuan yang dijarah di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan, menandai perubahan drastis dibandingkan dengan kekacauan yang terjadi dalam beberapa bulan sebelumnya.

Berbicara di Jenewa, juru bicara WFP, Abeer Etefa, menyatakan, “Sejak gencatan senjata berlangsung, kami tidak menyaksikan adanya penjarahan terhadap konvoi bantuan kami.”

Ia menambahkan bahwa truk-truk bantuan kini bergerak “secara terorganisir dan bermartabat,” seiring dengan kembalinya kepercayaan warga bahwa bantuan pangan akan sampai kepada mereka.

Etefa juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya penjarahan yang dilakukan geng-geng bersenjata di lapangan yang sebelumnya terlibat dalam aksi penjarahan. Namun demikian, konvoi yang membawa bahan bakar dan gas tetap “sangat tidak mencukupi,” dengan sejumlah pejabat menuduh Israel menjalankan “kebijakan pembekuan, kelaparan, dan pemerasan kemanusiaan” terhadap hampir dua juta penduduk Gaza.

Sebelumnya, insiden penjarahan banyak dikaitkan dengan geng kriminal dan milisi yang didukung Israel, yang menargetkan pengiriman bantuan, termasuk di sekitar Perlintasan Kerem Shalom, dengan tujuan menimbulkan kekacauan sosial di Gaza.

WFP menyatakan bahwa pengiriman bantuan harian memang meningkat, tetapi masih jauh dari target 2.000 ton per hari. Saat ini, hanya sekitar 750 ton yang berhasil masuk ke Gaza setiap hari, dengan hanya dua titik perlintasan yang beroperasi.

Kantor Media Pemerintah Palestina di Gaza pada 21 Oktober menyebutkan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, hanya 986 truk bantuan yang berhasil masuk, jumlah ini hanya sekitar 15 persen dari bantuan yang dijanjikan.

Sebelumnya, tinjauan internal yang dilakukan oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) juga mendukung pernyataan WFP. Dalam temuan tersebut, tidak ada bukti bahwa Hamas mengalihkan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Biro Bantuan Kemanusiaan USAID meneliti 156 kasus kehilangan atau pencurian bantuan yang dilaporkan antara Oktober 2023 hingga Mei 2024, dan menyimpulkan bahwa “tidak ada laporan yang menuduh keterlibatan Hamas,” menurut dokumen yang dikutip Reuters pada 25 Juli.

Sebaliknya, analisis tersebut menemukan bahwa tindakan militer Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan puluhan insiden, sehingga meruntuhkan klaim Tel Aviv bahwa Hamas menjarah atau menyalahgunakan bantuan.

Analis politik dan jurnalis Robert Inlakesh melaporkan bahwa setelah gencatan senjata, Hamas meningkatkan operasi keamanan terhadap kelompok-kelompok perusuh, di tengah upaya milisi yang didukung Israel dan klan bersenjata untuk menciptakan ketidakstabilan dengan dalih mengatur distribusi bantuan.

Pemerintah Palestina di Gaza kemudian membentuk pasukan khusus bernama Sahm (Panah) dan Pasukan Keamanan Perlawanan (Amn al-Muqawamah) yang dikerahkan di seluruh wilayah untuk menghadapi milisi-milisi tersebut. Kelompok bersenjata itu sebelumnya digunakan oleh militer Israel untuk menciptakan kekacauan dan merebut konvoi bantuan.

Pasukan ini terdiri dari gabungan personel sayap sipil dan militer pejuang perlawanan Palestina di Gaza, mulai dari Hamas, pejuang dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Jihad Islam Palestina (PIJ), dan Fatah al-Intifada. Mereka ditugaskan untuk membongkar jaringan kolaborator, memulihkan ketertiban, dan melindungi distribusi bantuan kemanusiaan.

Menurut sumber lokal, operasi ini menargetkan geng seperti milisi Abu Shabab, yang terlibat dalam penjarahan bantuan yang digambarkan Israel sebagai “Pasukan Rakyat”.

Di Kota Gaza, pasukan keamanan pejuang Palestina terlibat bentrokan dengan klan bersenjata seperti keluarga Doghmush, yang dituduh bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut dalam menyebarkan kekacauan. Setelah terbunuhnya jurnalis Saleh al-Jaafarawi, pejuang Palestina melancarkan operasi penertiban besar-besaran, menangkap puluhan orang dan mengeksekusi sejumlah kolaborator yang diidentifikasi.

Tindakan ini dinilai penting untuk mengembalikan keamanan dalam proses distribusi bantuan. Sejak penindakan tersebut dimulai, laporan tentang penjarahan berskala besar tidak lagi muncul, dan konvoi bantuan kemanusiaan kini kembali berjalan di bawah pengawasan terorganisir oleh otoritas lokal Gaza.

(T.FJ/S: The Cradle)