Konten Palestina Terancam, TikTok Rekrut Eks Tentara Israel untuk Atasi Ujaran Kebencian

Gaza, SPNA – TikTok baru-baru ini memicu reaksi keras setelah mengumumkan perekrutan seorang mantan instruktur militer Israel untuk menangani kebijakan ujaran kebencian di platformnya. Perusahaan mengonfirmasi kepada Jewish Insider pada hari Senin (28/07/2025) bahwa mereka telah merekrut Erica Mindel untuk bergabung dalam tim kebijakan publik dan ujaran kebencian TikTok di Amerika Serikat.

Erica Mindel adalah mantan kontraktor di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang pernah bekerja bersama Duta Besar Deborah Lipstadt, utusan khusus pemerintahan Biden dalam memantau dan memerangi antisemitisme. Di TikTok, Mindel akan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan perusahaan terkait ujaran kebencian, mempengaruhi regulasi dan undang-undang, serta menganalisis tren ujaran kebencian, terutama yang berkaitan dengan antisemitisme.

Di profil profesionalnya, Mindel mencantumkan jabatan barunya sebagai “Manajer Kebijakan Publik, Ujaran Kebencian, di TikTok”.

Sebelum bekerja untuk pemerintah AS, Mindel pernah menjadi instruktur di Korps Lapis Baja unit juru bicara militer Israel. Hal ini ia ungkapkan saat menjadi tamu dalam sebuah podcast bersama Komite Yahudi Amerika (American Jewish Committee). Dalam podcast tersebut, Mindel mengatakan bahwa ia secara sukarela bergabung dan bertugas selama dua tahun di militer Israel.

Langkah TikTok ini menuai banyak kritik di media sosial. Banyak warganet yang menilai TikTok berusaha membungkam suara-suara pro-Palestina.

Diduga, posisi ini diciptakan setelah pertemuan tingkat tinggi yang digelar tahun lalu, dengan koordinasi dari Anti-Defamation League (ADL). Menurut Dan Granot, Direktur Nasional Kebijakan Antisemitisme ADL, peran ini muncul sebagai salah satu rekomendasi utama bagi semua platform media sosial.

Namun, ADL sendiri tidak lepas dari kontroversi. Tahun lalu, editor Wikipedia memilih untuk menyatakan bahwa ADL adalah sumber yang “umumnya tidak dapat dipercaya” dalam hal isu Israel, Palestina, dan antisemitisme. ADL pun masuk daftar sumber yang dilarang.

ADL memiliki riwayat panjang dalam menuduh gerakan pro-Palestina sebagai antisemit, dan pernah bekerja sama dengan penegak hukum AS untuk memata-matai kelompok Arab-Amerika. Organisasi ini juga pernah memfasilitasi pelatihan aparat polisi AS di Israel.

Menyambut perekrutan ini, ADL mengunggah cuitan positif di X (sebelumnya Twitter), menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan TikTok.

Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa TikTok tunduk pada tekanan dari ADL. Beberapa pengguna media sosial percaya bahwa langkah ini diambil untuk menghindari potensi pelarangan TikTok di AS.

Pada tahun 2024, Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang yang bisa melarang aplikasi TikTok. RUU tersebut disahkan di DPR dengan suara mayoritas 352 berbanding 65, yang memaksa pemilik TikTok di China, ByteDance, untuk menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan AS atau menghadapi larangan.

TikTok sempat diblokir di AS setelah aturan yang memaksa ByteDance menjual asetnya dengan alasan keamanan nasional mulai berlaku pada 19 Januari. Namun, Presiden AS saat itu, Donald Trump, membatalkan larangan tersebut sehari setelah ia menjabat kembali. Masa depan TikTok di AS, serta nasib konten pro-Palestina di dalamnya, masih belum jelas.

Pada bulan Februari, beberapa anggota Kongres mengungkapkan bahwa alasan utama dorongan pelarangan TikTok berasal dari kekhawatiran tentang citra Israel di platform tersebut, bukan karena dugaan pengaruh pemerintah China.

Minggu lalu, dua anggota DPR AS, Josh Gottheimer (D-NJ) dan Don Bacon (R-NE), bersama CEO ADL Jonathan Greenblatt, mengumumkan pengajuan kembali Rancangan Undang-Undang “Stop Hate”, yang bertujuan untuk melawan penyebaran antisemitisme di media sosial seperti TikTok.

Beberapa politisi AS, termasuk Senator Republik dan mantan calon presiden Mitt Romney, juga terus mengkritik TikTok karena banyaknya konten pro-Palestina yang muncul di platform itu.

Banyak Konten dan Akun Dihapus

TikTok melaporkan telah menghapus lebih dari 3,1 juta video dan menangguhkan lebih dari 140.000 livestream di wilayah Israel dan Palestina pada enam bulan pertama konflik (7 Oktober 2023 – awal April 2024). Konten ini melanggar pedoman komunitas, termasuk isu terkait Hamas, ujaran kebencian, ekstremisme kekerasan, dan mis-informasi

Dari total global, TikTok juga telah menghapus puluhan juta konten lainnya serta menonaktifkan lebih dari 320 juta akun palsu selama periode yang sama. Laporan dari NGO dan media independen seperti Euronews Next menunjukkan dugaan kuat bahwa konten pro‑Palestina banyak ditekan atau disensor.

Peneliti dari Rutgers juga menyebut ada kemungkinan sistem algoritma platform memprioritaskan atau menyensor konten tertentu tergantung pada orientasi politik atau isu sensitif. TikTok tidak mengumumkan secara terbuka jumlah konten Palestina yang dihapus sejak 7 Oktober 2023. Data yang tersedia hanya menyebut total video dan livestream terkait wilayah konflik yang dihapus karena pelanggaran konten.

(T.FJ/S: MEE, TikTok)