Israel Gunakan Iklan Berbayar untuk Sangkal Krisis Kelaparan di Gaza

Gaza, SPNA – Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, pemerintah Israel dituding meluncurkan kampanye iklan berbayar di berbagai platform digital untuk menyangkal laporan tentang kelaparan yang meluas di wilayah tersebut. Temuan ini memicu kecaman internasional terhadap apa yang disebut para pengamat sebagai “perang informasi” di tengah penderitaan sipil yang terus memburuk.

Laporan PBB: Gaza di Ambang Kelaparan

Pada Agustus 2025, lembaga pemantau pangan dunia Integrated Food Security Phase Classification (IPC), yang didukung oleh PBB, mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa famine (kelaparan akut) telah teridentifikasi di bagian utara Gaza, menjadi yang pertama dalam konflik ini.

Menurut IPC, lebih dari 132.000 anak di bawah usia lima tahun kini menderita malnutrisi akut, dengan lebih dari 41.000 di antaranya berada dalam risiko kematian tinggi. Laporan itu juga memperingatkan bahwa pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan dapat dianggap sebagai kejahatan perang, sesuai dengan Konvensi Jenewa.

Pemerintah Israel segera menolak laporan tersebut, menuduh IPC dan badan-badan PBB lain “menyebarkan kebohongan yang disponsori Hamas”. Dalam pernyataannya, badan koordinasi Israel untuk wilayah Palestina, Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), menyebut data IPC sebagai “tidak kredibel dan berat sebelah”.

“Tidak ada kebijakan kelaparan yang diterapkan. Kami memastikan ribuan truk bantuan telah memasuki Gaza setiap bulan,” kata juru bicara COGAT dalam pernyataan resmi yang dikutip Times of Israel (27 Agustus 2025).

Laporan lapangan menunjukkan realitas berbeda. Meskipun ada truk bantuan yang masuk, banyak di antaranya tertahan di perbatasan atau gagal didistribusikan karena situasi keamanan dan pembatasan akses. IPC mencatat bahwa volume bantuan yang masuk “masih jauh dari mencukupi untuk kebutuhan dasar penduduk Gaza”.

Kampanye Iklan Digital: Tidak Ada Kelaparan di Gaza

Tak lama setelah laporan IPC dirilis, investigasi yang dilakukan oleh Anadolu Agency dan Deutsche Welle mengungkapkan bahwa Israel mengucurkan dana hingga USD 50 juta (sekitar 800 miliar rupiah) untuk kampanye iklan digital di platform seperti Google Ads, YouTube, Facebook, dan X (Twitter).

Iklan-iklan tersebut, yang ditayangkan dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan Polandia, menampilkan pasar dan restoran penuh makanan di Gaza, dengan pesan bahwa “kelaparan adalah kebohongan”.

Gambar-gambar itu ternyata diambil selama momen langka ketika bantuan pangan berhasil masuk ke Gaza. Para jurnalis dan lembaga kemanusiaan menegaskan bahwa harga pangan di wilayah tersebut tidak terjangkau bagi mayoritas penduduk, yang sebagian besar kehilangan penghasilan akibat perang dan blokade.

Dokumen internal Google yang diperoleh The Washington Post menunjukkan bahwa meskipun ada keluhan dari otoritas Eropa dan LSM, perusahaan tetap mengizinkan iklan-iklan tersebut tayang. Dalam email internal, Google menyatakan bahwa kampanye itu “tidak melanggar kebijakan iklan yang berlaku”.

Reaksi keras datang dari Polandia, yang melalui kementerian digitalnya secara resmi meminta Google menghapus iklan-iklan Israel yang dianggap “manipulatif dan menyesatkan publik Eropa”.

Sementara itu, laporan Le Monde (23 Agustus 2025) menyebut bahwa Israel menuduh kampanye internasional yang menyoroti kelaparan di Gaza sebagai “bagian dari kampanye antisemitisme global yang memutarbalikkan fakta.”

Fakta di Lapangan: Bantuan Terhambat, Penduduk Palestina Terjebak

Sementara perdebatan berlangsung di ruang digital, situasi di lapangan terus memburuk. Associated Press (Oktober 2025) melaporkan bahwa lebih dari 1.000 penduduk Palestina di Gaza dibunuh sejak Mei 2025 saat mencoba mendapatkan bantuan pangan, akibat kekacauan dan serangan di sekitar titik distribusi.

Menurut Deutsche Welle, meskipun Israel membantah adanya “kebijakan kelaparan”, beberapa pejabat Israel pernah menyatakan bahwa membatasi pasokan makanan bisa “dibenarkan secara moral” selama Hamas masih menahan sandera. Hal ini memperkuat tuduhan bahwa kelaparan digunakan sebagai alat tekanan politik.

Para analis menilai langkah Israel ini sebagai bagian dari strategi perang informasi yang lebih luas, di mana narasi publik dibentuk melalui iklan berbayar dan kampanye media sosial. Dalam konteks ini, disinformasi tidak hanya dibiarkan beredar, tetapi secara aktif dibiayai dan dipromosikan untuk memengaruhi opini internasional.

“Ini adalah bentuk modern dari perang informasi,” kata Dr. Laura Murphy, peneliti hak asasi manusia dari Sheffield Hallam University.

“Masyarakat dunia melihat penderitaan penduduk Palestina di Gaza, tetapi di sisi lain disuguhi narasi visual yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Itu menciptakan kebingungan dan mengikis empati global”.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari dua juta penduduk Palestina di Gaza kini hidup dalam kondisi rawan pangan ekstrem, dengan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan yang hampir tidak ada. Rumah sakit yang masih beroperasi bergantung pada generator darurat dan pasokan medis yang terbatas.

“Kelaparan bukan karena tidak ada makanan sama sekali, tapi karena orang tidak bisa mendapatkannya,” ujar seorang petugas lembaga Program Pangan Dunia (WFP) kepada Reuters. “Mereka tidak punya uang, tidak ada pekerjaan, dan bantuan yang masuk tidak cukup.”

(T.FJ/S: Anadolu, DW, Al-Mayadeen)