Dari TikTok ke Gaza: Operasi Propaganda Media Sosial Israel dan Para Influencer di Baliknya

Gaza, SPNA – Kementerian Urusan Diaspora Israel membawa sekelompok influencer terpilih masuk ke Gaza dengan pengawalan militer, memberikan mereka akses yang ditolak kepada jurnalis independen, dan menugaskan mereka untuk menyebarkan narasi resmi terkait bantuan kemanusiaan.

Pada akhir Agustus, Kementerian Urusan Diaspora Israel mengawal sekelompok influencer ke wilayah Gaza yang dilanda perang, sebagaimana dilaporkan media Israel. Sementara jurnalis internasional masih dilarang melaporkan secara bebas dari dalam wilayah tersebut, surat kabar Israel, Haaretz, menyebut bahwa para kreator konten pilihan ini diberikan akses istimewa ke gudang-gudang bantuan dan titik distribusi.

Video yang mereka unggah menggunakan “editing” rapi dan dibagikan luas di Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) yang memperlihatkan barisan paket bantuan dan konvoi truk, menampilkan citra operasi kemanusiaan yang berjalan efisien.

Delegasi Influencer

Delegasi tersebut terdiri dari sosok-sosok dari berbagai latar belakang dan niche media sosial. Haaretz mengutip pernyataan Kementerian Urusan Diaspora Israel bahwa “tur ini dilakukan sebagai bagian dari upaya melawan operasi Hamas yang berupaya mendiskreditkan Israel”.

Menurut kementerian, penyelenggara tur juga “menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lain yang menolak mendistribusikan puluhan ton makanan yang telah tersedia”.

Di antara peserta tur tersebut, menurut Haaretz, adalah Xaviaer DuRousseau, seorang aktivis asal Amerika Serikat yang dikenal lewat retorika pro-Israel yang agresif terhadap audiens AS. Marwan Jaber, seorang remaja Druze asal Israel, disebut media Israel sebagai simbol keterwakilan generasi muda dan minoritas. Haaretz mencatat bahwa Jaber memiliki hampir 250.000 pengikut di Instagram.

Jeremy Abramson, influencer Yahudi-Amerika yang menetap di Israel, dikenal lewat konten gaya hidup dan motivasi. Sementara Shiraz Shukrun memiliki banyak pengikut di Instagram dan TikTok berkat video bertema fesyen dan hiburan.

Sementara itu, Brooke Goldstein, pengacara asal Miami dan advokat lama pro-Israel, memanfaatkan latar belakang hukumnya untuk memberikan legitimasi terhadap klaim-klaim propaganda Israel. Haaretz menyebut Goldstein sebagai pimpinan The Lawfare Project, yang menyebut dirinya sebagai “lengan hukum komunitas Yahudi”.

Aparat Digital yang Sudah Lama Terbangun

Operasi ini bukan dimulai pada Agustus lalu. Selama bertahun-tahun, Israel telah berinvestasi pada tokoh-tokoh digital dengan pengaruh besar untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintahnya. Contohnya, Hananya Naftali, seorang ajudan Netanyahu sekaligus YouTuber, telah lama menjadi wajah digital pemerintah Israel. Jerusalem Post menyebut Naftali, yang pernah bertugas di militer Israel selama perang 2014 di Gaza, sebagai “superstar media sosial”.

Hen Mazzig, salah satu pendiri Tel Aviv Institute, memproduksi konten yang ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda Barat yang skeptis.

Kolonel Avichay Adraee, juru bicara militer Israel untuk audiens berbahasa Arab, menggunakan platformnya untuk mendiskreditkan narasi Palestina di dunia Arab.

Aktivitas online mereka yang konsisten mempersiapkan panggung bagi operasi-operasi selanjutnya, sehingga tidak tampak sebagai aksi dadakan, melainkan bagian dari strategi yang telah dirancang lama.

Operasi Pencemaran Nama Baik

Sebulan sebelumnya, Eitan Fischberger, mantan sersan militer Israel yang kini menjadi komentator politik, merilis video viral dari dalam Gaza. Dalam video tersebut, ia menunjukkan gudang bantuan yang penuh dan menuduh PBB menahan distribusi kepada penduduk sipil Palestina di Gaza.

Video itu kemudian disebarluaskan oleh media-media AS yang bersimpati, dan diperkuat melalui opini di media, termasuk artikelnya di Wall Street Journal berjudul “Foto-Foto Kelaparan Gaza Menyampaikan Seribu Kebohongan”.

Fischberger menyatakan bahwa laporan kelaparan telah dilebih-lebihkan atau bahkan dibuat-buat, dan bahwa badan internasional, bukan Israel, yang bertanggung jawab atas krisis pangan di Gaza.

Pesannya mendapat pujian dari Duta Besar AS Mike Huckabee, yang mengaitkannya dengan Gaza Humanitarian Foundation era Trump. Namun aktivitas Fischberger tidak berhenti pada tur ke gudang bantuan. Ia juga dilaporkan terlibat dalam operasi disinformasi yang menargetkan jurnalis Palestina, terutama Anas al-Sharif, yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 1 Agustus saat berada di tenda media di luar Rumah Sakit Al-Shifa, bersama empat rekan lainnya.

Pada Oktober 2024, Fischberger menggunakan akun resminya di X untuk menyebut laporan al-Sharif sebagai propaganda. Menurut Daraj Media yang berbasis di Lebanon, ia menulis: “Hampir setiap propaganda yang keluar dari Jabaliya berasal dari makhluk ini. Jangan percaya sepatah kata pun darinya.”

Pernyataan Fischberger ini kemudian digaungkan oleh Avichay Adraee, juru bicara militer Israel untuk wilayah Arab, sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk mendiskreditkan pekerjaan al-Sharif.

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) saat itu memperingatkan bahwa operasi semacam ini membahayakan keselamatan jurnalis. Lembaga-lembaga HAM menolak klaim tentang afiliasi politik al-Sharif dan menilai operasi pencemaran nama baik selama berbulan-bulan itu sebagai dalih untuk membenarkan pembunuhannya.

Tujuan utama Israel adalah memenangkan pertarungan opini publik global, baik untuk kepentingan jangka pendek (dukungan terhadap operasi militer) maupun jangka panjang (legitimasi negara, normalisasi hubungan, dan mengurangi isolasi diplomatik).

Persepsi global adalah senjata penting. Israel memanfaatkan media sosial untuk melawan narasi Palestina yang menyebar melalui jurnalis lokal, aktivis HAM, dan netizen internasional dan mendiskreditkan jurnalis Palestina, sebagaimana terlihat dalam kasus Anas al-Sharif yang diserang secara daring sebelum akhirnya dibunuh.

Israel juga ingin membentuk opini publik di negara-negara yang belum menjalin hubungan diplomatik (seperti Indonesia), dengan harapan menurunkan tingkat penolakan terhadap Israel, mendorong wacana normalisasi hubungan, dan mengurangi dukungan publik terhadap Palestina.

(T.FJ/S: Palestine Chronicle)