Ditulis oleh: Robert Inlakesh*
Gaza, SPNA – Setelah 22 bulan keterlibatan dan pembiaran, media-media arus utama Barat tampaknya mulai mengalami “pencerahan” mengenai genosida penduduk Palestina yang disiarkan langsung di Jalur Gaza. Namun, perubahan sikap ini, yang bertepatan dengan pergeseran retorika dari para pemimpin Barat, tidak diterima sebagaimana yang mereka harapkan, dan memang tidak seharusnya diterima begitu saja.
Kita mungkin telah menyadari adanya perubahan hampir 180 derajat dalam cara media Barat melaporkan tindakan Israel di Gaza. Beberapa bulan lalu, BBC, Sky News, CNN, Associated Press, bahkan komentator populer seperti Piers Morgan, masih menggambarkan genosida tersebut sebagai “perang defensif Israel melawan Hamas”.
Kini, mesin media yang sama mengkritisi pejabat Israel, melawan propaganda Zionis, dan bahkan menyebut kebijakan Tel Aviv apa adanya, sejalan dengan laporan organisasi HAM dan PBB.
Pada hari Kamis, BBC, AP, AFP, dan Reuters bahkan mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan terhadap rekan-rekan jurnalis mereka di Gaza, menyebut bahwa “mereka kini menghadapi kondisi mengerikan yang sama seperti yang mereka liput”.
Kepura-puraan yang Terlambat dan Menyinggung
Meski banyak yang memuji keberanian media ini, tak sedikit pula yang melihatnya sebagai akting belaka. Dan memang, jika ditelaah lebih dalam, perubahan sikap ini terkesan sekadar pertunjukan, dan bahkan cukup menghina.
Alasan utama yang diklaim sebagai pemicu perubahan media ini adalah blokade total selama tiga bulan yang diberlakukan Israel atas Gaza, dan sejumlah pernyataan baru dari pejabat senior Israel, terutama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Namun, apakah benar situasi di Gaza tiba-tiba memburuk drastis dan memicu “kesadaran” massal media-media Barat?
Retorika Genosida: Bukan Hal Baru
Faktanya, tidak ada pergeseran besar dalam retorika pejabat Israel akhir-akhir ini. Cukup lihat dokumen yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, di dalamnya tercantum puluhan pernyataan genosida dari pejabat Israel.
Ketika sidang kasus genosida berlangsung di ICJ pada Januari 2024, salah satu argumen terkuat tim hukum Afrika Selatan adalah bahwa seluruh pejabat tinggi Israel, mulai dari Perdana Menteri, Presiden, hingga Menteri Pertahanan dan tokoh media, telah menyuarakan retorika genosida yang kemudian ditafsirkan sebagai perintah oleh tentara di lapangan.
Contohnya, pada 9 Oktober 2023, Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant, menyatakan bahwa militernya sedang memerangi “manusia binatang”, dan bahwa ia telah “memerintahkan blokade total terhadap Jalur Gaza. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar, semuanya harus ditutup.”
Menciptakan Krisis Kelaparan: Kebijakan Lama dan Sistematis
Penyebab lain yang diklaim sebagai alasan media Barat “terbangun” adalah kebijakan kelaparan yang diterapkan Israel. Ya, memang benar Israel menerapkan blokade attau pengepungan total selama lebih dari 80 hari. Namun, perubahan narasi media tidak terjadi saat itu.
Meski jumlah korban kelaparan meningkat tajam, ini bukan pertama kalinya kelaparan digunakan sebagai senjata. Bahkan, pada April 2024, lembaga HAM Israel B’Tselem menerbitkan laporan berjudul “Manufacturing Famine” (Merekayasa Kelaparan), yang menyatakan bahwa Israel dengan sengaja menerapkan kebijakan yang menciptakan bencana kelaparan, jauh sebelum bantuan akhirnya dipaksa masuk.
Jadi, ketika kini muncul seruan agar Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, atau muncul “keprihatinan terhadap jurnalis Gaza”, kita harus bertanya: mengapa baru sekarang?

Jurnalis Gaza: Dibungkam, Dibunuh, dan Diabaikan
Mari kita bahas pernyataan bersama BBC, AP, AFP, dan Reuters soal nasib jurnalis Gaza. Mereka menyebut bahwa jurnalis “kini” mengalami penderitaan yang sama dengan penduduk Palestina yang mereka liput. Padahal, sejak hari pertama, para jurnalis Gaza telah menderita persis seperti penduduk Palestina lainnya.
Hal yang penduduk Palestina butuhkan bukanlah “pernyataan keprihatinan”. Mereka layak mendapatkan permintaan maaf dari BBC, Reuters, AP, dan AFP atas pemberitaan bias terkait penduduk Palestina yang selama ini membantu membenarkan kekejaman Israel.
Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya 217 jurnalis Palestina dibunuh oleh tantara Israel, menjadikan perang di Gaza sebagai perang paling mematikan bagi jurnalis dalam sejarah. Lebih banyak jurnalis gugur di Gaza dibandingkan dalam Perang Dunia II dan Perang Vietnam yang digabungkan.
Media dan Pemerintah Barat: Menyelamatkan Muka, Bukan Rakyat Gaza
Jika kita lihat perubahan narasi media bersama pergeseran sikap pemerintah Barat (atau partai politik utama mereka), jelas ada motif politik. Contohnya Hillary Clinton, yang merupakan salah satu pendukung hoaks “operasi pemerkosaan massal Hamas”, yang digunakan untuk membenarkan pembantaian penduduk sipil Palestina yang terus berlanjut atas nama mengejar Hamas, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Kini, Hillary Clinton menyerukan agar bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.
Contoh lainnya adalah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang juga menyampaikan pidato yang menyerukan penghentian penderitaan di Gaza dan mendesak Israel untuk mengizinkan aliran bantuan bebas ke wilayah pesisir yang terkepung tersebut. Namun, di saat yang sama, ia terus menjual alat-alat persenjataan kepada militer Israel dan menghukum para aktivis di Inggris karena menghalangi peran industri senjata dalam genosida tersebut.
Semuanya ini tidak tulus. Ini hanya pertunjukan politik dan media. Semuanya hanya pencitraan. Mengapa? Ada beberapa alasan berbeda. Pertama, skala kelaparan yang melanda Gaza telah menjadi citra buruk bagi sekutu Israel. Berbeda dengan pengeboman, secara harfiah tidak ada alasan yang dapat membenarkan penghentian pasokan makanan ke penduduk sipil.
Lalu, ada aspek lain yang sengaja dibuat-buat oleh pemerintah dan media Barat, karena mereka merasa genosida telah mencapai tahap akhir. Pemerintah-pemerintah tersebut hanya membuat pernyataan kosong, tanpa tindakan nyata untuk menindaklanjutinya, sementara media Barat berusaha menyelamatkan citra mereka yang tercoreng.
Mereka mencoba membersihkan nama mereka dan mengatur ulang batasan narasi publik. Padahal, seluruh dunia telah menyaksikan kebohongan yang dipertontonkan media arus utama, yang selama ini menjadi corong propaganda Israel.
Kini, agar bisa tetap relevan, mereka berpura-pura “menyudutkan” Israel. Ini juga memberi mereka celah untuk mulai mengendalikan arah diskusi publik, yang jelas telah di luar kendali mereka. Seluruh dunia telah menyaksikan setiap media, yang pernah dianggap sebagai standar emas jurnalisme, berbohong secara terang-terangan dan bekerja sebagai humas untuk Kementerian Luar Negeri Israel. Jadi, sekarang, agar relevan dengan topik ini, mereka harus berpura-pura meminta pertanggungjawaban Israel.
Dari sayap kanan hingga kiri, hingga yang tidak berafiliasi politik, semua influencer media sosial dan reporter independen kini membandingkan Israel dengan Nazi dan menyebut peristiwa di Gaza sebagai genosida.
Perbandingan seperti ini, yang setahun lalu dianggap tabu, kini menjadi hal biasa. Netanyahu kini secara terbuka disamakan dengan Adolf Hitler. Topeng kepura-puraan telah lepas. Kepemimpinan Barat dan media korporatnya tidak bisa tiba-tiba berpura-pura tidak terlibat dalam genosida Gaza.
Hal yang paling minimal bisa mereka lakukan adalah meminta maaf, bukan kepada publik mereka sendiri yang telah mereka bohongi, melainkan kepada rakyat Palestina, yang hingga kini masih berjuang untuk bertahan hidup dalam holocaust di Gaza ini.
___
*Robert Inlakesh merupakan jurnalis, penulis, dan pembuat film dokumenter. Ia berfokus pada Timur Tengah, khususnya Palestina.
(T.FJ/S: Palestine Chronicle)
Ayo bantu hangatkan anak-anak Palestina menjelang musim dingin tahun ini.
Jangan Tampilkan Lagi Bantu Sekarang!