Makna Deklarasi Balfour Setelah Lebih dari Seabad Menghancurkan Palestina

Yerusalem, SPNA – Deklarasi Balfour memicu perubahan besar dalam kehidupan rakyat Palestina ketika diumumkan pada 2 November 1917. Deklarasi ini menjadikan cita-cita Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina sebagai kenyataan, ketika Inggris secara terbuka berjanji untuk menciptakan “rumah nasional bagi orang Yahudi” di wilayah tersebut.

Janji ini sering dianggap sebagai salah satu pemicu utama Nakba (pembersihan etnis Palestina pada 1948), serta perlawanan yang muncul menghadapi negara Zionis Israel. Dalam sejarah modern dunia Arab, deklarasi ini diakui sebagai salah satu yang paling kontroversial dan banyak diperdebatkan, yang telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade.

Apa Itu Deklarasi Balfour?

Deklarasi Balfour (dikenal sebagai “janji Balfour” dalam bahasa Arab) adalah janji publik dari Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan niatnya untuk mendirikan “rumah nasional bagi orang Yahudi” di tanah Palestina. Pernyataan ini datang dalam bentuk surat dari menteri luar negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.

Deklarasi ini dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam syarat Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekaisaran Turki Usmani (Ottoman). Sistem mandat yang dikenal, yang didirikan oleh kekuatan Sekutu, merupakan bentuk kolonialisme dan pendudukan yang tertutup.

Sistem ini mengalihkan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan yang kalah dalam perang—Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria—kepada pemenangnya. Tujuan yang dinyatakan dari sistem mandat adalah untuk memungkinkan para pemenang perang mengelola negara-negara yang baru muncul hingga mereka dapat merdeka.

Namun, kasus Palestina unik. Berbeda dengan mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama Mandat Inggris di sana adalah menciptakan kondisi bagi pendirian “rumah nasional” Yahudi, di mana pada waktu itu, jumlah orang Yahudi hanya kurang dari 10 persen dari total populasi penduduk Palestina.

Setelah mandat dimulai, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi.

Meskipun Deklarasi Balfour menyertakan catatan bahwa “tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan religius komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina”, mandat Inggris dirancang untuk memberikan alat kepada orang Yahudi guna mendirikan pemerintahan sendiri, dengan mengorbankan rakyat Arab Palestina.

Mengapa Deklarasi Balfour Kontroversial?

Deklarasi Balfour menimbulkan banyak kontroversi karena beberapa alasan mendasar. Pertama, seperti yang diungkapkan oleh akademisi Palestina-Amerika yang terkenal, Edward Said, dokumen ini “dibuat oleh negara Eropa tentang wilayah non-Eropa, tanpa mempertimbangkan keberadaan dan keinginan mayoritas penduduk asli yang tinggal di wilayah itu”. Intinya, Deklarasi Balfour menjanjikan tanah kepada orang Yahudi (yang berjumlah 10 persen) di wilayah di mana penduduk Arab-Palestina asli terdiri lebih dari 90 persen.

Kedua, deklarasi ini merupakan salah satu dari tiga janji yang saling bertentangan yang dibuat oleh Inggris selama masa perang. Ketika diumumkan, Inggris sudah berjanji kepada bangsa Arab untuk memberikan kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman dalam korespondensi Hussein-McMahon tahun 1915. Selain itu, Inggris juga berjanji kepada Prancis dalam perjanjian terpisah yang dikenal sebagai perjanjian Sykes-Picot 1916, yang menyatakan bahwa sebagian besar Palestina akan berada di bawah administrasi internasional, sementara sisa wilayah akan dibagi antara kedua kekuatan kolonial setelah perang.

Namun, dengan Deklarasi Balfour, Palestina akan berada di bawah pendudukan Inggris, dan rakyat Arab Palestina yang tinggal di sana tidak akan mendapatkan kemerdekaan.

Terakhir, deklarasi ini memperkenalkan konsep yang tidak pernah ada sebelumnya dalam hukum internasional—konsep “rumah nasional”. Penggunaan istilah yang samar seperti “rumah nasional” untuk orang Yahudi, alih-alih “negara”, meninggalkan makna yang terbuka untuk interpretasi. Draf awal dokumen ini menggunakan frasa “rekonstruksi Palestina sebagai Negara Yahudi”, tetapi kemudian diubah. Namun, dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin Zionis Chaim Weizmann pada tahun 1922, Arthur Balfour dan Perdana Menteri David Lloyd George dilaporkan mengatakan bahwa Deklarasi Balfour “selalu berarti suatu negara Yahudi yang pada akhirnya akan terwujud”.

Mengapa Deklarasi Ini Lahir?

Pertanyaan mengenai mengapa Deklarasi Balfour dikeluarkan telah menjadi bahan debat selama beberapa dekade, dengan sejarawan menggunakan berbagai sumber untuk menyarankan penjelasan yang berbeda. Sementara beberapa berargumen bahwa banyak orang di pemerintahan Inggris saat itu adalah Zionis, yang lain mengatakan bahwa deklarasi ini dikeluarkan dengan alasan anti-Semit, di mana memberikan Palestina kepada orang Yahudi akan menjadi solusi untuk “masalah Yahudi”.

Namun, dalam akademia arus utama, terdapat konsensus mengenai sejumlah alasan yang mendasarinya:

1. Kontrol Strategis: Menguasai Palestina adalah kepentingan kekuatan strategis untuk menjaga Mesir dan Terusan Suez tetap berada dalam pengaruh Inggris.
2. Dukungan di Amerika dan Rusia: Inggris perlu berpihak kepada Zionis untuk mendapatkan dukungan di antara komunitas Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia, berharap mereka dapat mendorong pemerintah mereka untuk tetap berperang hingga kemenangan.
3. Lobi Zionis yang Intens: Terdapat lobi Zionis yang kuat dan hubungan erat antara komunitas Zionis di Inggris dan pemerintah Inggris. Bahkan, beberapa pejabat di pemerintahan adalah Zionis sendiri.
4. Persekusi di Eropa: Rakyat Yahudi yang mengalami penganiayaan di Eropa membuat pemerintah Inggris bersimpati terhadap penderitaan mereka.

Reaksi Palestina dan Arab terhadap Deklarasi Balfour

Deklarasi Balfour menimbulkan reaksi kuat dari masyarakat Palestina dan Arab. Pada tahun 1919, Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, menunjuk komisi untuk menyelidiki opini publik mengenai sistem mandat di Suriah dan Palestina. Komisi yang dikenal sebagai Komisi King-Crane, menemukan bahwa mayoritas rakyat Palestina mengekspresikan penolakan yang kuat terhadap Zionisme, mendorong para penyelenggara untuk merekomendasikan perubahan pada tujuan mandat.

Awni Abd al-Hadi, seorang tokoh politik dan nasionalis Palestina, mengecam Deklarasi Balfour dalam memoirnya, menyatakan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh “seorang asing Inggris yang tidak memiliki hak atas Palestina, untuk seorang Yahudi asing yang juga tidak berhak atasnya”. Pada tahun 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa mengutuk rencana pemerintah Inggris untuk mendukung proyek Zionis dan menolak deklarasi tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak penduduk asli.

Sumber penting lainnya untuk memahami opini Palestina tentang deklarasi ini yaitu pers, ditutup oleh Ottoman di awal perang pada tahun 1914 dan baru mulai muncul kembali pada tahun 1919, akan tetapi di bawah sensor militer Inggris. Saat surat kabar Al-Istiqlal Al-Arabi di Damaskus dibuka kembali pada November 1919, salah satu artikel merespon pidato publik menteri kabinet Yahudi, Herbert Samuel. Artikel itu dengan tegas menyatakan: “Negara kita adalah Arab, Palestina adalah Arab, dan Palestina harus tetap Arab”.

Sebelum Deklarasi Balfour dan Mandat Inggris, surat kabar pan-Arab telah memperingatkan tentang motif gerakan Zionis dan potensi dampaknya terhadap penggusuran rakyat Palestina dari tanah mereka. Penulis dan guru asal Yerusalem, Khalil Sakakini, menggambarkan Palestina setelah perang sebagai “sebuah bangsa yang telah lama terlelap dan hanya terbangun jika diguncang keras oleh peristiwa, dan hanya bangkit sedikit demi sedikit”.

Imigrasi Yahudi yang meningkat di bawah mandat menyebabkan ketegangan dan kekerasan antara rakyat Arab Palestina dan Yahudi Eropa. Salah satu respons rakyat Arab-Palestina pertama terhadap tindakan Inggris adalah pemberontakan Nebi Musa pada tahun 1920, yang mengakibatkan empat orang Arab Palestina meninggal dunia dan lima imigran Yahudi tewas.

Siapa yang Mendukung Deklarasi Ini?

Meskipun Inggris umumnya dianggap bertanggung jawab atas Deklarasi Balfour, penting untuk dicatat bahwa pernyataan ini tidak akan dikeluarkan tanpa persetujuan sebelumnya dari negara Sekutu lainnya selama Perang Dunia I. Dalam sebuah pertemuan Kabinet Perang pada September 1917, para menteri Inggris memutuskan bahwa “pandangan Presiden Wilson harus diperoleh sebelum deklarasi dibuat”. Menurut catatan kabinet pada 4 Oktober, menteri-menteri mengingat pernyataan Arthur Balfour yang mengonfirmasi bahwa Presiden Wilson “sangat mendukung gerakan ini”.

Prancis juga terlibat dan mengumumkan dukungannya sebelum pengeluaran Deklarasi Balfour. Dalam surat Mei 1917 dari Jules Cambon, seorang diplomat Prancis, kepada Nahum Sokolow, seorang Zionis Polandia, terdapat pandangan simpatik pemerintah Prancis terhadap “kolonisasi Yahudi di Palestina”. Surat tersebut menyatakan bahwa “itu akan menjadi tindakan keadilan dan pemulihan untuk membantu, dengan perlindungan dari negara Sekutu, dalam kebangkitan nasionalitas Yahudi di tanah yang telah menjadi tempat pengasingan bangsa Israel selama berabad-abad”.

Dampak Deklarasi Balfour terhadap Palestina

Deklarasi Balfour dipandang sebagai pendahulu Nakba Palestina 1948, ketika kelompok bersenjata Zionis, yang dilatih oleh Inggris, secara paksa mengusir lebih dari 750.000 orang Palestina dari tanah mereka. Meskipun ada beberapa oposisi dalam Kabinet Perang yang memprediksi kemungkinan hasil tersebut, pemerintah Inggris tetap memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi itu.

Meskipun sulit untuk mengaitkan perkembangan di Palestina saat ini secara langsung dengan Deklarasi Balfour, tidak diragukan lagi bahwa Mandat Inggris menciptakan kondisi bagi minoritas Yahudi untuk memperoleh kekuasaan di Palestina dan membangun negara bagi mereka sendiri dengan mengorbankan penduduk asli yaitu rakyat Arab Palestina. Ketika Inggris memutuskan untuk mengakhiri mandat mereka pada tahun 1947 dan menyerahkan pertanyaan Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), orang Yahudi sudah memiliki tentara yang dibentuk dari kelompok paramiliter bersenjata yang dilatih dan dibentuk untuk berjuang bersama Inggris selama Perang Dunia II.

Hal yang lebih penting adalah bahwa Inggris mengizinkan orang Yahudi untuk mendirikan lembaga pemerintahan sendiri, seperti Badan Yahudi, untuk mempersiapkan diri bagi lahirnya negara ketika saatnya tiba, sementara orang Palestina dilarang melakukannya. Hal ini kemudian membuka jalan bagi pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948. Rakyat Palestina diusir dari tanah mereka sendiri demi memuluskan jalan bagi lahirnya negara Israel dengan mengorbankan negara Palestina.

(T.FJ/S: Aljazeera)