Tentara Israel Bongkar Praktik Militer yang Membuat Warga Sipil Gaza Rentan Dibunuh Secara Sengaja

Jalur Gaza, SPNA – Sejumlah intelijen dan operator drone Israel mengungkap bahwa militer mereka mengizinkan serangan yang berisiko membunuh warga sipil di Jalur Gaza. Dalam sejumlah kasus, bangunan yang diketahui masih dihuni tetap dibom tanpa memberi penghuninya kesempatan untuk mengungsi.

Investigasi surat kabar Israel, Haaretz, yang ditulis Yaniv Kubovich pada Senin (12/10/2026), mengungkap aturan militer Israel terkait penentuan target, batas risiko korban sipil, serta penggunaan aktivitas media sosial untuk mengidentifikasi sasaran. Bahkan, warga Palestina yang mencari makanan dan selimut di rumah-rumah rusak dapat dicurigai sebagai teroris.

Temuan tersebut sejalan dengan kesaksian 24 tentara dan perwira intelijen Israel dalam film dokumenter Naza, karya Yuval Abraham dan Rachel Tsor. Film itu mengungkap bagaimana kematian warga sipil diperhitungkan sebagai “kerugian tambahan” dalam operasi militer di Gaza.

Bangunan Berpenghuni Tetap Dibom

Salah satunya adalah serangan Israel ke kamp pengungsi Jabalia pada 31 Oktober 2023. Serangan itu menargetkan Ibrahim al-Bayari, komandan Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas.

Seorang tentara yang terlibat dalam operasi tersebut mengatakan, intelijen mengetahui al-Bayari berada di bawah tanah, tetapi tidak dapat memastikan bangunan mana yang tepat berada di atas terowongan tempatnya bersembunyi. Militer kemudian memutuskan menghancurkan sejumlah bangunan yang masih dihuni agar al-Bayari tidak sempat melarikan diri.

Intelijen memperkirakan serangan itu dapat berdampak pada 250–300 orang. Karena besarnya risiko tersebut, keputusan menyerang diajukan kepada kepala staf militer Israel. Evaluasi internal pasca serangan, memperkirakan 250 warga Palestina menjadi tumbal serangan tersebut. 

Baca Juga:

Agresi Israel Sebabkan 2.000 Pasien Kanker Gugur, Ribuan Lainnya Terancam

Militer Israel membantah sebagian laporan itu dan menyatakan bahwa rencana serangan telah beberapa kali diubah untuk mengurangi korban sipil. 

Membunuh 20 Warga Palestina Tak Berdosa Tak Harus Disetujui Pejabat Tinggi

Seorang operator drone militer Israel mengatakan, aturan yang berlaku sejak awal perang memungkinkan serangan yang diperkirakan membunuh hingga 20 warga sipil dapat dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat tinggi di luar tim penyerang.

Menurut Haaretz, militer membagi perkiraan risiko korban sipil ke dalam beberapa tingkatan, yaitu 5, 10, 20, hingga 40 orang. Serangan yang melampaui batas tertentu harus mendapat persetujuan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi, hingga kepala staf militer.

Para saksi juga mengungkap penggunaan aktivitas media sosial untuk menentukan sasaran. Simbol Hamas di Facebook atau pernyataan seseorang mengenai keterkaitannya dengan gerakan tersebut dapat menjadi dasar untuk memasukkannya ke dalam daftar target. Penargetan juga mencakup para pengemudi, termasuk orang-orang yang perannya dalam kelompok tersebut terbatas.

Baca Juga:

Gencatan Senjata Kembali Dilanggar, Serangan Israel di Kota Gaza Tewaskan Seorang Ibu dan Lukai Balita

Warga Pencari Makanan Dicurigai sebagai Teroris

Warga Palestina yang memasuki rumah-rumah kosong atau rusak untuk mencari makanan, selimut, dan perabot, atau menyelamatkan harta benda mereka, juga berisiko menjadi sasaran serangan.

Sejumlah personel militer menyebut mereka sebagai “pencuri”. Namun, kegiatan tersebut dicurigai sebagai upaya memasang bahan peledak atau mengumpulkan informasi tentang posisi pasukan Israel.

Seorang komandan dilaporkan memerintahkan agar warga tersebut diperlakukan sebagai “teroris” dan mengancam akan menyingkirkan personel yang mempertanyakan keputusan itu. Sejumlah tim penyerang menolak menyerang mereka, sehingga memicu ketegangan dengan pasukan di lapangan.

Kesaksian lain menyebut warga Palestina dapat dicurigai ketika mendekati pasukan Israel hingga jarak sekitar 300 meter. Di Koridor Netzarim, warga dilaporkan ditembaki saat melintasi garis pembatas yang tidak ditandai secara jelas.

Seorang operator drone mengakui bahwa gambar dari drone terkadang sulit digunakan untuk membedakan pria berusia 60 tahun dengan anak berusia 12 tahun. Kondisi ini meningkatkan risiko warga sipil menjadi sasaran ketika dugaan digunakan sebagai dasar untuk menyerang.

Baca Juga:

PBB: 86 Ribu Keluarga Palestina di Gaza Bergantung pada Perempuan sebagai Pencari Nafkah

Serangan Dimulai Saat Warga Belum Mengungsi

Dalam operasi untuk membuka jalan bagi pasukan darat memasuki Kota Gaza, seorang tentara intelijen mengatakan sekitar seperempat penduduk di wilayah sasaran masih berada di rumah. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Meski demikian, serangan tetap diizinkan dimulai ketika warga masih berupaya melarikan diri.

Militer Israel menyatakan perintahnya melarang penargetan warga sipil secara sengaja dan serangan yang menimbulkan kerugian tidak proporsional. Pihaknya mengklaim telah berupaya mengurangi korban melalui peringatan kepada penduduk, perubahan rencana, dan pembatalan serangan.

Direktur Eksekutif organisasi Breaking the Silence, Nadav Weiman, menyerukan agar pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada tentara yang mengungkap praktik tersebut, tetapi juga kepada pihak yang menyusun perintah dan kebijakan operasi.

(T.RS/S:Palinfo)

Baca Juga:

Pejabat UNRWA: Gaza Makin Tidak Layak Huni Akibat Invasi Israel