Rencana Damai Trump untuk Gaza: Janji atau Justru Memperpanjang Pendudukan Palestina?

Ditulis oleh: Huthifa Fayyad*

Pejuang Palestina di Gaza, khususnya Hamas harus dimiliterisasi, tetapi penarikan penuh Israel tidak dijamin, sementara jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan jauh lebih sedikit dari kesepakatan terdahulu.

Gaza, SPNA – Sejak awal genosida yang dilakukan Israel di Gaza, berbagai upaya diplomatik regional telah dilakukan untuk mencapai gencatan senjata.

Selama dua tahun terakhir, negosiasi mengalami banyak pasang surut dan hanya menghasilkan dua kali gencatan senjata sementara, yang totalnya hanya berlangsung 64 hari, dan keduanya dilanggar oleh Israel.

Meski gencatan tersebut memungkinkan pertukaran tahanan terbatas antara Israel dan faksi Palestina, upaya itu gagal menghasilkan penghentian perang yang permanen. Sepanjang proses negosiasi, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, perbedaan mendasar antara Hamas dan Israel tetap tak terselesaikan.

Pihak Palestina secara konsisten mempertahankan lima prinsip utama untuk setiap kesepakatan:

1. Penghentian perang secara permanen,
2. Penarikan penuh Israel dari Gaza,
3. Masuknya bantuan kemanusiaan,
4. Pertukaran tahanan, dan
5. Rekonstruksi Gaza.

Sebaliknya, Israel tidak pernah menyampaikan tujuan yang jelas dan terus-menerus mengubah syarat perang mereka. Meski pembebasan sandera Israel menjadi prioritas utama, pemerintah Israel juga mengaitkan penghentian perang dengan sejumlah tuntutan, termasuk mempertahankan kontrol keamanan penuh atas Gaza, membongkar Hamas, dan mengusir kepemimpinan kelompok tersebut.

Selama sebagian besar periode negosiasi, kedua pihak bekerja dalam kerangka gencatan bertahap, yang mengatur pelaksanaan komitmen secara bertahap hingga tercapai penghentian perang secara menyeluruh.

Namun, kerangka tersebut dibatalkan bulan lalu setelah AS mengusulkan model baru yang lebih menyeluruh, dan pada Senin lalu, Gedung Putih mengumumkan “rencana damai” versi terbaru.

Garis Waktu Negosiasi

Pada Januari 2024, mediator memperkenalkan kerangka perjanjian tiga tahap untuk mengakhiri perang di Gaza:

• Tahap pertama: Gencatan senjata sementara diberlakukan. Kedua pihak diharuskan memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk pembebasan sandera Israel yang lansia, perempuan, dan sakit sebagai imbalan atas ratusan tahanan Palestina. Juga termasuk penarikan militer sebagian Israel dan pelonggaran blokade atas Gaza.
• Tahap kedua: Pertukaran tahanan lanjutan, kali ini melibatkan sandera pria Israel dengan imbalan lebih banyak tahanan Palestina. Pada tahap ini, akan diumumkan secara resmi penghentian perang, dan Israel diharapkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza.
• Tahap ketiga: Hamas akan membebaskan sisa sandera militer Israel dengan imbalan tahanan Palestina tambahan. Proses rekonstruksi Gaza dimulai pada tahap ini.

Setelah negosiasi panjang, kedua pihak menyetujui versi dari kerangka ini pada Januari 2025. Namun, usai tahap pertama dijalankan, Israel mulai melanggar kesepakatan, termasuk membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan menolak menjalankan jadwal penarikan yang telah disepakati.

Pada 18 Maret, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke seluruh Jalur Gaza yang membunuh 400 orang dalam satu hari, sehingga menghancurkan gencatan senjata.

Sejak saat itu, para mediator kesulitan membawa kedua pihak ke tahap kedua kesepakatan. Israel kemudian memutuskan untuk meninggalkan pendekatan bertahap tersebut.

Pada bulan Mei, utusan AS Steve Witkoff mengusulkan kerangka baru: gencatan senjata selama 60 hari, dengan Hamas membebaskan sekitar separuh dari sandera yang tersisa (10 hidup dan 18 jenazah) dalam tujuh hari pertama. Proposal ini juga menjanjikan dimulainya pembicaraan untuk mengakhiri perang.

Hamas menerima proposal ini secara prinsipil, namun mengusulkan penyesuaian, seperti pembebasan sandera secara bertahap selama 60 hari, karena khawatir Israel akan melanjutkan perang setelah pertukaran dilakukan.

Pada bulan Agustus, Hamas menerima proposal lain yang “hampir identik” dengan yang sebelumnya disetujui Israel, termasuk pembebasan sandera secara bertahap. Namun, Israel menanggapi dengan mengumumkan rencana pendudukan militer penuh atas Gaza, yang kemudian mulai mereka laksanakan.

Awal September, Witkoff menyampaikan proposal baru. Isi utamanya:

• Pembebasan 48 sandera tersisa,
• Gencatan senjata sementara,
• Penghentian operasi pendudukan penuh Israel,
• Pembebasan 2.500 hingga 3.000 tahanan Palestina, dan
• Dimulainya negosiasi lebih luas terkait pengakhiran perang, pelucutan senjata Hamas, serta penarikan penuh Israel.

Namun, ketika tim perunding Hamas bertemu di Doha untuk membahas usulan tersebut, Israel membombardir kediaman mereka. Tak ada yang tewas, tetapi pembicaraan pun terhenti.

Menyimpang dari Kesepakatan Sebelumnya

Pada hari Senin (29/09/2025), Amerika Serikat merilis usulan terbaru yang disebut sebagai “rencana damai”.

Dokumen 20 poin ini menyimpang secara signifikan dari kerangka-kerangka sebelumnya dan memperkenalkan sejumlah kondisi baru yang telah lama menjadi tuntutan Israel.

Beberapa poin utama yang berubah secara substansial:

1. Penarikan Israel dari Gaza. Rencana ini tidak menjamin penarikan penuh. Penarikan dilakukan secara bertahap, lambat, dan bergantung pada negosiasi lanjutan antara Israel dan sebuah “Pasukan Stabilitas Internasiona” yang belum terbentuk. Bahkan jika terbentuk, Israel tetap akan menjaga kehadiran militernya di “zona perimeter keamanan” di sepanjang perbatasan Gaza-Israel.
2. Pertukaran Tahanan. Hamas diminta untuk membebaskan semua sandera Israel, baik yang hidup maupun yang telah wafat, dalam waktu 72 jam sejak perjanjian dimulai. Sebagai imbalan, Israel hanya akan membebaskan 250 tahanan Palestina, jumlah yang jauh lebih kecil dibanding permintaan Hamas maupun tawaran sebelumnya.

Untuk setiap jenazah sandera Israel yang dikembalikan, Israel akan mengembalikan 15 jenazah warga Palestina. Sekitar 1.700 warga Gaza yang diculik oleh pasukan Israel selama invasi, termasuk anak-anak dan perempuan, juga akan dibebaskan.

1. Rekonstruksi Gaza. Tidak ada rincian jelas tentang proses rekonstruksi. Rencana hanya menyebutkan Gaza akan “dibangun kembali demi kepentingan rakyatnya” melalui inisiatif ekonomi dari Trump yang akan dirancang oleh “panel ahli” yang konon telah membangun “kota-kota modern mukjizat” di Timur Tengah.
2. Bantuan Kemanusiaan. Satu-satunya aspek yang tetap mengacu pada kesepakatan lama adalah masuknya bantuan kemanusiaan secara langsung dan dalam jumlah yang sesuai dengan kesepakatan 19 Januari 2025, yang didistribusikan oleh PBB dan lembaga-lembaga terkait.

Syarat-Syarat Baru

Hal yang paling mencolok dari rencana terbaru ini adalah sejumlah syarat baru yang diklaim telah diterima Israel.

Poin utama mencakup:

• Pelucutan total senjata Hamas dan faksi bersenjata lainnya,
• Penghancuran seluruh infrastruktur militer, terowongan, dan fasilitas produksi senjata, serta larangan membangunnya kembali,
• Proses “demiliterisasi” yang diawasi oleh pengawas independen tak dikenal,
• Deklarasi Gaza sebagai zona bebas “radikalisme dan terorisme”, tanpa rincian pelaksanaan.

Soal Pemerintahan: Rencana ini secara eksplisit menyingkirkan Hamas dan Otoritas Palestina setidaknya selama fase transisi yang durasinya tidak dijelaskan. Sebagai gantinya, kontrol administratif akan dipegang oleh otoritas internasional sementara, dipimpin oleh Donald Trump, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta sejumlah kepala negara lainnya.

Sebuah Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) akan dibentuk dan ditempatkan di Gaza di bawah otoritas ini. Pasukan ini akan menjadi “solusi jangka panjang bagi keamanan internal” dan bertugas menyaring, melatih, dan mendukung pasukan polisi Palestina. ISF juga akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir dalam mengamankan perbatasan.

Reaksi dan Potensi Penolakan

Melihat posisi Hamas sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan menolak rencana ini tanpa revisi besar. Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa senjata mereka sah secara hukum internasional sebagai bentuk perlawanan rakyat terjajah.

Hamas juga menegaskan bahwa pelucutan senjata hanya dapat dibahas sebagai bagian dari kesepakatan pembentukan negara Palestina.

Meskipun Hamas pernah menyatakan bersedia menyerahkan kendali administratif Gaza kepada otoritas Palestina yang lebih luas, mereka menolak struktur pemerintahan yang dipaksakan dari luar, apalagi yang melibatkan kekuatan keamanan asing, sesuatu yang telah mereka tolak sebelumnya.

Mengantisipasi penolakan tersebut, rencana AS menyatakan bahwa jika Hamas menolak atau menunda implementasi rencana ini, maka 20 poin dalam rencana tersebut akan tetap dijalankan di wilayah Gaza yang telah diserahkan oleh militer Israel kepada ISF dan dinyatakan “bebas terorisme”.

___

*Huthifa Fayyad adalah seorang jurnalis dan penulis yang berkontribusi untuk Middle East Eye, media independen yang berbasis di London dan berfokus pada isu-isu Timur Tengah. Ia dikenal karena laporan dan opininya yang mendalam mengenai konflik Palestina-Israel, terutama dampak kekerasan militer terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, dan kehidupan anak-anak di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Tulisannya menyoroti krisis kemanusiaan dan ketimpangan kekuasaan di kawasan tersebut, sering kali dengan pendekatan berbasis data dan narasi korban di lapangan.

(T.FJ/S: MEE)