Lebih dari Sekadar Perang: Israel Incar Pengosongan Total Gaza

Ditulis oleh: Qassam Muaddi*

Gaza, SPNA – Pada hari Minggu (05/05/2025), kabinet perang Israel secara bulat menyetujui rencana perluasan operasi militer di Jalur Gaza, menurut laporan media yang mengutip pejabat Israel. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menduduki kembali Gaza dan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan.

Persetujuan ini datang beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan utama perang adalah “mengalahkan Hamas”, dan pembebasan sandera Israel menjadi prioritas kedua. Kabar ini dikonfirmasi oleh Associated Press pada hari Senin setelah berbicara dengan dua pejabat Israel.

Pernyataan dari sejumlah pejabat dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa perluasan operasi ini akan meniru strategi Israel di Rafah, yang telah menghancurkan kota tersebut dan memaksa seluruh penduduk Palestina mengungsi. Dengan preseden ini, rencana baru ini hanya bisa dimaknai sebagai langkah lanjutan dari upaya Israel untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza.

Rencana Pendudukan Kembali Jalur Gaza

Tiga minggu lalu, media Israel mengungkap rencana untuk membagi Gaza menjadi lima wilayah melalui zona militer permanen. Sejak perang kembali dilanjutkan pada pertengahan Maret, tentara Israel sepenuhnya mengisolasi bagian selatan Rafah dari wilayah Gaza lainnya dengan membentuk koridor militer baru bernama Koridor Morag, yang membentang dari timur ke barat dan memutus Rafah dari Khan Younis, tempat ratusan ribu penduduk sipil Palestina mengungsi.

Meskipun kabinet telah menyetujui rencana ini, Netanyahu belum secara resmi mengumumkannya, sehingga rincian pastinya masih menjadi spekulasi. Radio Kan Israel menyebut bahwa strategi militer di Gaza akan mengikuti pola yang sama dengan di Rafah: penghancuran besar-besaran terhadap blok-blok permukiman penduduk dan menjadikan Rafah sebagai bagian dari zona buffer militer baru.

Menteri Perang Israel, Israel Katz, dalam pernyataan televisi menyebut operasi ini sebagai upaya untuk “membuat Gaza lebih kecil dan lebih terisolasi”. Strategi ini mulai dibentuk bahkan saat Israel masih melakukan negosiasi tidak langsung melalui Mesir dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Israel menuntut Hamas untuk meletakkan senjata, yang ditolak oleh pihak Palestina. Sementara itu, Israel sendiri menolak untuk menghentikan perang.

Pada hari Minggu, pertemuan kabinet perang berlangsung di tengah meningkatnya serangan balasan oleh faksi-faksi Palestina di Rafah dan Beit Hanoun. Israel mengakui kehilangan empat tentaranya dan beberapa lainnya luka-luka. Di saat yang sama, Israel terus menggempur kota-kota Palestina dari utara hingga selatan Gaza. Hanya pada Senin pagi, Israel membunuh 20 penduduk sipil Palestina dalam serangan di Beit Lahia, Gaza City, dan Khan Younis.

Strategi Rafah: Pembersihan Etnis di Gaza

Lebih dari sekadar pendudukan ulang, tujuan akhir Israel adalah mengusir seluruh penduduk sipil Palestina dari Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, tokoh-tokoh sayap kanan seperti Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, anggota Knesset, dan pemimpin pemukim menyerukan pengusiran penduduk Palestina dan pemukiman ulang wilayah Gaza. Netanyahu sendiri kerap mempromosikan gagasan “migrasi sukarela” warga Palestina, berdasarkan proposal mantan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan penduduk Palestina di Gaza dan menjadikan wilayah mereka seperti “riviera”.

Pada bulan Maret, pemerintah Israel menyetujui pembentukan biro khusus untuk mengatur dan mempromosikan pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza ke negara lain.

Strategi ini sejalan dengan apa yang terjadi di Rafah, penghancuran seluruh infrastruktur sipil agar wilayah tersebut tak lagi bisa dihuni, membuat warga Palestina terpaksa pindah. Bahkan sebelum gencatan senjata Januari lalu, Israel sudah mulai melaksanakan strategi ini. Pada November 2023, militer Israel menutup total wilayah utara Kota Gaza, memblokir bantuan kemanusiaan, menghancurkan gedung-gedung permukiman, serta memaksa rumah sakit dan sekolah tempat warga mengungsi untuk dikosongkan.

Kini, keputusan memperluas perang datang di saat kondisi kemanusiaan di Gaza berada dalam titik terburuk, diperparah dengan blokade total terhadap bantuan dan barang kebutuhan pokok. Pada hari Sabtu, seorang bayi perempuan Palestina berusia dua bulan, Jenan al-Skafi, meninggal dunia karena malnutrisi. Ibunya mengatakan, anaknya lahir saat gencatan senjata ketika makanan masih tersedia, tapi mulai kekurangan gizi setelah blokade dilanjutkan dan susu sulit ditemukan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, 51 anak Palestina meninggal karena kelaparan.

Sebelum gencatan senjata, Israel mengurangi jumlah penduduk di Gaza utara dari lebih dari 800.000 menjadi kurang dari 100.000 orang. Namun, saat gencatan senjata, warga Palestina kembali ke utara dalam aksi spontan selama beberapa hari. Kini, rencana perluasan perang yang meniru model Rafah bisa jadi merupakan upaya baru untuk mengusir penduduk Palestina, dimulai dari Rafah. Pembentukan Koridor Morag diduga sebagai persiapan untuk mendorong penduduk Palestina ke perbatasan Mesir atau ke laut.

Krisis Internal: Kekurangan Tentara Israel

Meskipun demikian, rencana Israel menghadapi hambatan besar. Israel sedang kekurangan tentara aktif. Kepala Staf baru militer Israel, Eyal Zamir, telah memperingatkan tentang kekurangan personel sejak awal masa jabatannya. Pada April lalu, harian Yediot Ahronot melaporkan bahwa Zamir memperingatkan para menteri bahwa Israel tidak memiliki cukup tentara untuk mewujudkan ambisi mereka.

Krisis ini diperparah oleh kelelahan pasukan cadangan yang telah bertugas berbulan-bulan sejak Oktober 2023, serta meningkatnya jumlah tentara yang terluka, cacat, dan mengalami trauma. Ribuan tentara, perwira, dan veteran telah menandatangani surat terbuka yang mendesak diakhirinya perang demi membebaskan sandera yang tersisa di Gaza, dan menuduh Netanyahu memperpanjang perang demi kepentingan politik pribadi.

Di tengah krisis ini, komunitas Haredi (Yahudi Ortodoks) tetap menolak wajib militer sejak 1948. Mereka menuntut pengesahan undang-undang pengecualian wajib militer, yang baru disetujui dalam pembacaan pertama dan belum berlaku. Sementara itu, pada hari Minggu, militer Israel mengumumkan akan mengirimkan surat mobilisasi kepada puluhan ribu tentara cadangan untuk memperluas perang di Gaza.

Menunggu Restu Amerika Serikat

Menurut situs berita Israel Walla, rencana militer baru ini tidak akan dilaksanakan sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan dalam 10 hari ke depan. Ini menunjukkan bahwa Israel masih menunggu restu dari Amerika Serikat sebelum bertindak.

Hingga kini, rencana-rencana ini diumumkan tanpa tanggapan resmi dari negara-negara Barat. Diamnya dunia internasional setelah hampir dua tahun genosida dan pembunuhan lebih dari 60.000 penduduk Palestina oleh Israel menunjukkan bahwa bukan hanya Amerika yang memberi lampu hijau pada Israel, tetapi banyak pihak lain yang turut terlibat, meski hanya dalam bentuk diam dan pembiaran.

___

*Qassam Muaddi adalah seorang jurnalis Palestina yang tinggal di Ramallah. Ia telah meliput perkembangan politik, gerakan sosial, dan isu budaya Palestina.

(T.FJ/S: Mondoweiss)